SISTEMATIKA UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN

BAB I  KETENTUAN UMUM

Pasal 1          Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak

           

BAB II SUBJEK PAJAK 

Pasal 2          Subjek Pajak

Pasal 2A       Kewajiban Pajak Subjektif

Pasal 3          Bukan Subjek Pajak

BAB III OBJEN PAJAK 

Pasal 4          Objek Pajak

Pasal 5          Badan Usaha Tetap

Pasal 6          Biaya yang dapat dibebankan

Pasal 7          Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pasal 8          Suami Istri

Pasal 9          Biaya yang tidak dapat dibebankan

Pasal 10        Harga Perolehan atau HargaPenjualan

Pasal 11        Penyusutan

Pasal 11A     Amortisasi

Pasal 14        Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Pasal 15        Norma Perhitungan Khusus

BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK 

Pasal 16        Penghasilan Kena Pajak

Pasal 17        Tarif Pajak

Pasal 18        DER, CFC & HubunganIstimewa

Pasal 19        Revaluasi

Pasal 20        Pelunasan Pajak Dalam TahunBerjalan

Pasal 21        Pemotongan Gaji Karyawan

Pasal 22        Pemotongan OLeh Bendaharawan& WP Tertentu atas Belanja Barang Serta Impor

Pasal 23        Pemotongan atas Jasa

Pasal 24        Kredit Pajak Luar Negeri

Pasal 25        Angsuran Pembayaran Pajak

Pasal 26        Pemotongan atas Pembayaran keLuar Negeri

BAB IV PERHITUNGAN PAJAK AKHIR TAHUN 

Pasal 28        Perhitungan Pajak Akhir Tahun

Pasal 28A     Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak

Pasal 29        Pelunasan atas Kurang BayarAkhir Tahun

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 31A     Fasilitas Tax Allowance

Pasal 31C     Pembagian antara Pusat danDaerah atas PPh OP & PPh 21

Pasal 31D     Pajak atas Tambang & Syariah

Pasal 31E     Penurunan Tarif 50% atas 4,8 Myang Peredaran Usaha sd 50 M

Pasal 32        Pengenaan Sanksi sesuai KUP

Pasal 32A     Wewenang Pemerintah melakukanPerjanjian dgn Negara Lain

Pasal 32B     Pajak Obligasi Negara yg diperdagangkan di Luar Negeri

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33        Peralihan Tahun 1984

Pasal 33A     Peralihan Tahun 1995

Pasal 34       Peraturan pelaksanaan di bidang PajakPenghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang‐undang inidinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalamUndang‐undang ini.

Pasal 35    Hal‐hal yang belum cukup diatur dalamrangka pelaksanaan Undang‐Undang ini diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

Beranda

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu :

Self Assessment System
Dalam sistem self assessment, wajib pajak sendiri diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintah untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan.

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan pajak.
Contoh : PPh orang pribadi dan badan.

Official Assessment System
Berbeda dengan sistem self assessment, dalam sistem official assessment, fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang.

PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

WithholdingTax System
Dalam sistem withholding, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut.

Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawai. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan ke kas Negara dan melaporkan PPh pegawainya tersebut melalui SPT PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak.